MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Komnas HAM Apresiasi Demi Keselamatan KPPS

Putusan Penting untuk Pemilu yang Lebih Manusiawi

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisahkan mulai siklus pemilu berikutnya. Pemilu nasional (presiden, DPR, dan DPD) akan digelar lebih dulu, sementara pemilu daerah (kepala daerah dan DPRD) akan dilaksanakan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelahnya.

Komnas HAM: Ini Langkah Progresif

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyambut baik putusan ini. Ia menyebutnya sebagai langkah progresif untuk menciptakan pemilu yang lebih ramah terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, pemisahan ini akan mengurangi beban kerja petugas KPPS yang selama ini harus menangani lima surat suara dalam satu hari, seperti pada Pemilu 2019 dan 2024 yang menyebabkan banyak petugas jatuh sakit bahkan meninggal dunia.

Harapan untuk Demokrasi yang Lebih Berkualitas

Dengan beban kerja yang lebih terukur dan waktu istirahat yang cukup, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemilu akan meningkat. Selain itu, pemilih juga akan lebih fokus memahami isu-isu nasional dan lokal secara terpisah, sehingga partisipasi dan kualitas pilihan mereka bisa lebih baik.

Kadang, perubahan besar dimulai dari keputusan yang tampak teknis. Tapi jika bisa menyelamatkan nyawa dan memperkuat demokrasi, bukankah itu layak diperjuangkan?